JEMBER –Beritagumukmas.com Menjelang Pemilu 2024, keresahan terkait kinerja penyelenggara Pemilu di Kabupaten Jember semakin memuncak. Aliansi Masyarakat Peduli Pemilu Jurdil (AMP2J) menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Jember pada Rabu (13/11/2024). Dalam unjuk rasa ini, mereka mengkritik keras potensi kerusakan yang terjadi dalam proses demokrasi di Jember, menjelang pelaksanaan pemungutan suara pada 27 November 2024.
Koordinator Aksi AMP2J, Adil Satya Putra, menuding penyelenggara Pemilu di Jember telah melakukan pelanggaran yang mencederai prinsip dasar demokrasi. Menurutnya, praktik-praktik curang dan keberpihakan oleh oknum penyelenggara, termasuk di level Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), sudah sangat jelas terlihat. Bahkan, beberapa oknum penyelenggara secara terang-terangan mengaku sebagai pendukung pasangan calon tertentu.
“Pelanggaran-pelanggaran yang kami temukan sangat terang-terangan. Namun, anehnya, KPU dan Bawaslu Jember tidak mengambil tindakan serius. Kami menuntut pertanggungjawaban mereka,” tegas Adil saat diwawancarai.
Pernyataan ini semakin diperkuat oleh Kustiono Musri, seorang aktivis anti-korupsi yang juga turut hadir dalam aksi tersebut. Kustiono menilai bahwa Pemilu 2024 di Jember adalah yang terburuk sepanjang sejarah pemilihan langsung di Indonesia. Ia menyebutkan, meski pemilu belum berlangsung, praktik-praktik kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif sudah mulai terungkap.
“Ini pengkhianatan terhadap demokrasi! Pemilu belum dimulai, tetapi penyelenggara sudah melakukan kecurangan yang terorganisir. KPU dan Bawaslu Jember sudah kehilangan netralitas dan integritasnya,” kritik Kustiono.
Aktivis ini juga mendesak agar komisioner KPU dan Bawaslu Jember segera dipecat karena dinilai telah gagal menjalankan tugasnya dengan baik. Ia juga menyinggung kejadian ketika kedua lembaga ini enggan disumpah saat mengikuti rapat Pansus Pilkada di DPRD, yang menurutnya semakin memperburuk kredibilitas mereka.
Ruly Effendi, seorang aktivis dari Kecamatan Tanggul, turut mengungkapkan keprihatinannya dengan bukti rekaman yang memperlihatkan adanya tindakan curang yang diduga melibatkan oknum Panwascam Kecamatan Sumberbaru. Dalam rekaman tersebut, seorang oknum Panwascam yang diketahui bernama Jovita terlihat menginstruksikan penyelenggara tingkat desa untuk melakukan kecurangan demi memenangkan pasangan calon nomor urut 01, Hendy Siswanto dan Gus Firjaun.
Jovita dalam rekaman itu juga menyarankan untuk memberi kopi yang dicampur dengan CTM kepada saksi dari pihak lawan (paslon 02), dengan tujuan membuat saksi tersebut tertidur selama proses pemungutan suara. Ruly menilai tindakan ini sebagai upaya pembunuhan karakter, dan mengutuk keras rencana busuk tersebut.
“Memberi kopi yang dicampur dengan CTM kepada saksi adalah tindakan yang sangat tidak etis, bahkan bisa disebut sebagai upaya pembunuhan berencana. Kami mendesak aparat kepolisian untuk segera menangkap Jovita dan para pihak yang terlibat,” ujar Ruly dengan tegas.
Sementara itu, Andi Wasis, salah satu komisioner KPU Jember, menanggapi aksi tersebut dengan mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima laporan dan akan segera memproses pelanggaran yang dilakukan oleh PPK. Meski demikian, ia menjelaskan bahwa keputusan final dalam hal ini harus melibatkan kolektif pimpinan KPU yang saat itu tidak semua berada di tempat.
“Kami akan memproses setiap pelanggaran, terutama yang melibatkan pelanggaran kode etik. Namun, karena KPU adalah lembaga kolektif, keputusan tidak bisa saya ambil sendiri. Para pimpinan lainnya sedang tidak ada di tempat, jadi belum bisa diputuskan sekarang,” ujar Andi Wasis.
Meski begitu, aksi protes masyarakat Jember menunjukkan bahwa ketidakpercayaan terhadap penyelenggara Pemilu semakin menguat, dan menuntut agar integritas serta netralitas KPU dan Bawaslu segera dikembalikan untuk memastikan Pemilu yang adil dan jujur di Kabupaten Jember.(BG)
#pemilujember #jember