BeritaGumukmas Jember – Organisasi kemasyarakatan Laskar Merah Putih (LMP) akhirnya melaporkan dugaan tindak pidana korupsi di Dinas Pertanian Jember ke Aparat Penegak Hukum (APH) pada Kamis, 27 Februari 2025. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk komitmen mereka dalam mengawal transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara.
Pelaporan ini bukan tanpa alasan. Sebelumnya, pegiat antikorupsi sempat mempertanyakan keseriusan LMP dalam menindaklanjuti aduan masyarakat terkait dugaan penyimpangan anggaran di lingkungan Dinas Pertanian Jember. Setelah melalui berbagai kajian internal, LMP memutuskan untuk mengambil langkah hukum dengan melaporkan temuan mereka kepada pihak berwenang.
Ketua LMP, H. Helmi, menegaskan bahwa organisasi yang ia pimpin selalu berpegang teguh pada prinsip kejujuran dan amanah dalam menjalankan tugasnya sebagai kontrol sosial.
"Kita harus bertanggung jawab atas amanah yang diberikan kepada kita. Sebagai Ketua LMP, saya sepenuhnya mendukung langkah ini dan siap mengawal proses hukum hingga tuntas," ujar H. Helmi.
Di sisi lain, anggota bidang kelembagaan LMP, Iswahyudi, menyatakan kesiapan dirinya dan tim dalam menjalankan instruksi organisasi. Menurutnya, seluruh data dan bukti yang mereka miliki telah dikaji secara mendalam bersama divisi hukum LMP sebelum dilaporkan ke APH.
"Data yang kami kumpulkan sudah dikomunikasikan dengan divisi hukum dan Ketua LMP. Ini bukan langkah yang diambil secara tergesa-gesa, melainkan sudah melalui kajian matang. Oleh karena itu, kami semakin mantap dalam menjalankan misi ini," kata Iswahyudi.
LMP berharap laporan ini dapat segera diproses oleh APH dan menjadi titik terang dalam mengungkap dugaan korupsi yang terjadi. Mereka juga berkomitmen untuk terus mengawal kasus ini agar tidak mandek di tengah jalan.
"Kami akan mengawasi jalannya proses hukum ini. Harapan kami, APH bisa bekerja secara profesional dan transparan dalam menangani laporan ini, sehingga kepercayaan publik terhadap penegakan hukum tetap terjaga," tambah Iswahyudi.
Kasus dugaan korupsi di Dinas Pertanian Jember menjadi perhatian masyarakat, terutama terkait transparansi pengelolaan anggaran yang bersumber dari dana publik. Dengan adanya laporan ini, LMP berharap agar tidak ada lagi praktik penyalahgunaan wewenang yang merugikan masyarakat dan negara.
Masyarakat kini menantikan langkah selanjutnya dari pihak berwenang dalam menindaklanjuti laporan ini. LMP pun menegaskan bahwa mereka siap memberikan bukti tambahan dan bekerja sama dengan APH jika diperlukan guna mengungkap kebenaran di balik dugaan korupsi ini. (BG)
